Simposium Regional Filsafat Hukum


Simposium Regional Filisafat Hukum dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dan kedua berlangsung pada Sabtu, 20 Februari 2021.

Pada sesi pertama terdapat dua pembicara. Pembicara pertama adalah Dr. Sindung Tjahyadi Terdapat dua pembicara yaitu,  Dr. Sindung Tjahyadi selaku Sekretaris Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2020 – 2022. Beliau adalah lulusan studi Doktoral Ilmu Filsafat pada tahun 2014. Pembicara kedua pada kegiatan ini ialah Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum. selaku dosen program studi Ilmu Hukum di Unika Soegijapranata Semarang. Beliau merupakan lulusan S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Kedua pembicara akan memandu peserta untuk mendiskusikan dan mengkaji bersama terkait dengan filsafat hukum. Menurut Dr. Sindung Tjahyadi Pancasila dipahami sebagai orientasi dasar dari filsafat hukum. Pancasila ini bukan wacana yang lahir dari suatu ruang kosong tetapi merupakan hasil galian dari filosofis kehidupan di nusantara dengan mengambil latar sosio-kultural timur, kemudian dikombinasikan dengan konsep Eropa Barat pada abad ke-18, yang akhirnya melahirkan Pancasila. Pancasila sebagai suatu prinsip penyelenggaraan negara yang mampu memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan yang baik meliputi tiga unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah.

Dalam prespektif sosio-kultural beliau mengutip dari Sutandyo Wignyosubroto. Menurutnya, seharusnya pelafalan “Bhinneka Tunggal Ika” itu secara terbalik jadi bukan “berbeda-beda tetapi tetap satu” namun “satu, tapi kita berbeda-beda”. Dengan segala keberagaman Indonesia meliputi ribuan etnis, bahasa dan lain sebagainya maka Indonesia harus dilihat secara utuh sebagai bagian dari kesatuan jadi tidak bisa hanya salah satu saja. Terkait hukum sebagai bagian dari realitas sosial, beliau memulai dengan memaparkan tentang sumber-sumber hukum serta tata hubungan antara materialitas hukum dan formalitas hukum. Beliau melihat bahwa filsafat hukum ini berdiri di antara enam kaki,  tiga kaki bersifat konseptual dan tiga kaki lainnya bersifat faktual. Ada beberapa persoalan yang terbuka terkait epistemic dan praxis serta tentang masalah dari dimensi kultural. Menurut Eka Dharma Putra, dimensi kultural meliputi disintegrasi nilai, norma, struktur, dan ekonomis.

Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS., M.Hum juga memaparkan perihal orientasi hokum. Orientasi tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan. Beliau memulai dari inti hukum yaitu keadilan yang berdiri juga di enam kaki di antaranya adil, wajar secara moral, benar secara moral, keberimbangan, ketakberpihakan, dan sah menurut hukum. Dalam hal ini makna “adil” menuntut adanya standar rasional dan moral yang menjadi dasar penciptaan norma. Menurut beliau, penciptaan norma bisa bernilai otoriter maupun deliberative, serta menghasilkan pluralitas pemaknaan keadilan, dan keadilan universal versus keadilan relatif yang bersifat komunitarian. Filsafat hukum di Indonesia banyak terjebak di dalam filsafat barat yaitu modern filsafat barat.

Hal inilah yang banyak melahirkan paham-paham atau aliran. Selain itu filsafat Indonesia dipengaruhi juga oleh filsafat timur yang juga dipengaruhi oleh Kosmos (karakter suci), dan Kosmis (karakter etis). Oleh karena itu, beliau memaparkan bahwa keadilan Indonesia seharusnya keadilan sosial dan menurut beliau konsep keadilan sosial yang disampaikan Soekarno belum mampu merangkum heterogenitas Indonesia karena banyak membawa hukum eropa yang masuk bersama filsafat hukumnya kedalam Indonesia. Beliau menyampaikan satu pertanyaan “bagaimana menjembatani pemaknaan keadilan dalam pluralism living law di Nusa-antara?” dan menurut beliau inti dari semua ini adalah musyawarah mufakat, ”careness how to care” yaitu inti dari keadilan yang seharusnya bisa dikembangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hal yang harus direduksi adalah mental inlander dalam diri kita.

Pada Sabtu, 20 Februari 2021, Simposium Regional Filisafat Hukum membahas tentang Pengembangan Konstruksi dan Substansi Filsafat Hukum Indonesia. Sesi dua kali ini, dimulai dari pukul 13.00 hingga 13.30 di Zoom Meeting. Pembicara yang hadir adalah  Prof. Drs. Mukhtazar, M.Hum., Ph.D, dan Dr. Y. Triyana, SH., M.Hum. Sementara moderatornya adalah Vincent Setyawan., S.H., M.Hum.

Terdapat 15 Pokok-pokok materi yang disampaikan. Pertama, Pancasila merupakan sistem filsafat yang khas sehingga menjadi kearifan lokal bagi Bangsa Indonesia. Kedua, pentingnya mengangkat kerangka dasar pemikiran Bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan hukum sesuai dengan konstitusi atau UUD yang tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Ketiga, Paradigma pembaruan hukum Critical Legal Studies (CLS) yang merupakan aliran pemikiran dari paham Realisme Hukum. CLS merupakan suatu paradigma yang berasal dari negara lain, khususnya Amerika.

Keempat, kritik filsafat Pancasila terhadap pemikiran para penganut CLS. Kelima, pembaruan hukum merupakan pembaruan pokok-pokok pemikiran atau konsep dasar, sehingga tidak hanya sekedar mengganti rumusan pasal secara tekstual. Keenam, Indonesia telah mengalami penggantian terhadap beberapa pasal yang terdapat di Perundang-undangan Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia di era moderen ini telah berupaya dalam memperkenalkan dan memberlakukan Undang-undang Cipta  Kerja.Undang-undang tersebut, merupakan teknik regulasi baru untuk tujuan tertentu. Penerapan Undang-undang Cipta  Kerja dianggap tidak menimbulkan persoalan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Hal tersebud disebabkan karena Undang-undang tersebut merupakan penyederhanaan dari peraturan-peraturan yang ada ke dalam undang-undang yang baru.

Kesembilan, pertumbuhan dan perkembangan hukum terkait dengan kekuasaan dalam masyarakat sehingga pandangan terhadap CLS terkait  hukum yaitu hukum tidak dapat dilepaskan dari politik (kekuasaan). Kesepuluh, CLS dapat dipahami seperti Critical Theory yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran neomaksia dan The Frankrut School of German Social Philosophy.

Kesepuluh, sistem hukum moderen muncul dari paham-paham liberalisme. Dalam pemahaman hokum tersebut menyatakan bahwa, tujuan hukum dapat dicapai dalam sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan bersifat otonom. Sistem hukum moderen berusaha menemukan struktur hukum dengan konsep demokrasi dan pasar bebas.

Kesebelas, perkembangan CLS dipengaruhi oleh tiga model. Pertama, pemikiran Roberto Unger (mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing, yaitu paradigma konflik dan paradigma konsensus. Kedua, pemikiran David Kairys yang mewarisi kritik marxis terhadap hukum liberal yang dianggap melayani sistem kapitalisme. Ketiga, pemikiran Duncan Kenndey dengan menggunakan metode dealektis yang memadukan perspektif strukturalis, fenomenologis, dan neo marxis.

Topik CLS berikutnya adalah, memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran kritis dalam filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan ide dasar dari pengalaman fundamental manusia dalam menghayati kehidupan sehingga dapat menjalani kehidupan yang teratur dan tertib.

Kemudian, Pancasila merupakan sistem filsafat Indonesia sehingga menjadi filsafat hukum di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman untuk menentukan sifat dan bentuk negara yang dapat dijadikan tanggung jawab sebagai ilmiah karena Pancasila merupakan pengetahuan ilmiah yang dapat menjadi dasar dan orientasi bagi pengembangan ilmu di Indonesia, termasuk ilmu hukum. Pancasila mengandung keseimbangan nilai Ketuhanan atau religius, kemanusiaan atau humanistik.

Selanjutnya kajian-kajian hukum CLS cukup relevan untuk dirterapkan di Indonesia karena dalam analisis kritis pemberlakuan hukum seseorang perlu mengungkapkan political interest dalam pemberlakuan suatu peraturan, seperti undang-undang cipta kerja. Akan tetapi, CLS apabila dilihat berdasarkan nilai-nilai agama dan keadilan sosial di Indonesia makan pandangan CLS ini dapat terbantah, terutama terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini disebabkan karena, sebagai sistem filsafat Indonesia menunjukkan bahwa sumber dasar pengetahuan dalam Pancasila dibangun sebagai hasil abstraksi dari realitas yang ada dalam masyarakat Indonesia sehingga mencermikan nilai-nilai bangsa Indonesia yang tidak merupakan kaum individualistis, sedangkan dalam CLS  hanya memperhatikan hak-hak pribadi.

Topik berikutnya pada sesi dua adalah, peran filsafat dalam pembangunan hukum di Indonesia. Terdapat tujuh pokok materi yang disampaikan. Pertama, Indonesia melaksanakan pembangunan sejak jaman orde lama sampai saat ini, namun pembangunan Indonesia berfokus pada pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan hukum di Indonesia kurang diperhatikan sehingga berdampak pada lambannya pertumbuhan hukum di Indonesia.

Kedua, era pembangunan di Indonesia harus lebih diperhatikan agar kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang positif. Ketiga, hukum dapat dijadikan dasar dalam pembangunan suatu negara.

Menurust Prof. Sunaryati Hartono, fungsi hukum meliputi empat hal. Empat hal tersebut adalah, sarana pemelihara dan ketertiban, hukum harus mampu memperlancar kegiatan pembangunan dalam masyarakat, hukum harus mampu memprediksi hubungan-hubungan baru yang akan muncul dalam masyarakat selama terjadinya masa pembangunan.

Kemudian, hukum menjadi sarana penegak keadilan dalam masyarakat akibat adanya perubahan-perubahan dalam pembangunan (hukum yang adil merupakan hukum yang memihak kepada yang lemah), hukum menjadi sarana pendidikan masyarakat.

Pokok materi berikutnya adalah, perkembangan hukum di Indonesia sudah menerapkan restorative justice system dimana hakim tidak diperbolehkan hanya mencari keadilan formal, namun harus mencapai keadilan substansial. Penegakan hukum di Indonesia juga tidak boleh terlepas dari kearifan lokal. Tidak hanya itu, hukum juga ditujukan untuk kehidupan manusia sehingga kehidupan masyarakat dapat aman dan adil. Bahkan, Indonesia dituntut untuk melakukan pembangunn hukum yang progresif sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai masyarkat, khususnya nilai Pancasila.